Syabab.Com - "Seharusnya pemerintah bukan hanya meminta kenaikan royalti dan kepemilikan saham di Freeport, tapi mengusir mereka dan menguasai penuh semua pertambangan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat," demikian komentar politik Hizbut Tahrir Indonesia seperti yang dimuat dalam situs resminya menanggapi sulitnya pemerintah meminta tambahan royalti Freeport, Kamis, 29/09/2011.
Seperti diberitakan detikFinance, Pemerintah ngotot tapi kesulitan meminta tambahan royalti yang hanya 1% menjadi 3,75% dari Freeport.
Penerimaan PT Freeport Indonesia yang mengoperasikan tambangnya di Tembagapura, Papua masih tiga kali lipat lebih besar daripada penerimaan pemerintah melalui pajak, royalti, dan dividen yang diberikan PT Freeport selama ini.
Banyak yang menilai bahwa hal ini masih jauh dari aspek keadilan antara kedua belah pihak. Padahal lokasi tambang Freeport ini merupakan yang terbesar di dunia.
Menurut Anggota Komisi VII DPR-RI Chandra Tirta Wijaya sejak tahun 1996 pemerintah Indonesia hanya menerima US$ 479 juta, sedangkan Freeport menerima US$ 1,5 miliar. Kemudian, di tahun 2005, pemerintah hanya menerima US$ 1,1 miliar dan sedangkan pendapatan Freeport (sebelum pajak) sudah mencapai US$ 4,1 miliar.
Chandra melanjutkan PT Freeport sejauh ini hanya memberikan royalti bagi pemerintah senilai 1% untuk emas, dan 1,5%-3,5% untuk tembaga. Royalti ini jelas jauh lebih rendah dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan perak.
Seperti diketahui, Freeport mulai beropasi sejak tahun 1967 di masa Orde Baru dengan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi I (KK I) untuk konsesi selama 30 tahun. Saat ini perusahaan asal Amerika Seriat tersebut telah memperoleh KK II Generasi V yang memperpanjang konsesi kontrak bisa hingga 2041 nanti.
Demikianlah, realitas negeri Muslim terbesar dunia yang kaya dengan sumber daya alam ini. Namun kekayaannya telah dikeruk oleh para penguasa Amerika yang anehnya, penguasa setempat tak mampu tegas untuk mengusir para pengeruk sumber daya alam tersebut.
Beginilah, ketika negeri ini hidup di bawah cengkraman kapitalisme, rakyat sengsara, sementara para penguasa asing leluasa mengeruk kekayaan kita. Berbeda halnya dengan sistem Khilafah di mana seluruh sumber kekayaan alam akan dikelola berdasarkan syariah.
Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam milik umat untuk kesajahteraan umat, bukan untuk dijual kepada asing demi menyenangkan tuannya, seperti yang terjadi di bawah sistem kapitalisme. Insya Allah, semakin dekat! [m/detikfnce/htipress/syabab.com]
Sumber : www.syabab.com
